Budaya Demokrasi Indonesia Berdimensi Topeng

Budaya Demokrasi Indonesia Berdimensi Topeng

‘Sebuah Refleksi kritik atas makna semokrasi Indonesia’

Oleh: pAscall Rembe/6/9/2016

 Ist. Indoprogress.com

Seorang tokoh Humanis Indonesia Bapak K.H. Abdurrahman Wahid pernah mengatakan dengan suarah lantang nan rendah ‘Demokrasi aj kok repot’ Ungkapan sangat sederana dengan tujuan mempersilakan masyarakat  untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan makna demokrasi artinya bahwa ruang demokrasi di buka se-lebar lebarnya demi suatu tujuan yang hakiki.

Dengan demikian, Untuk Apakah Negara Indonesia dijuluki Negara Demokrasi?  Untuk siapakah  Negara ini didirikan? Ataukah demokrasi hanya bagi kalangan para elite? Dan Bagaimanakah Negara ini harus berjalan sesuai dengan haklat demokrasi? Mengapa kami menyebut Negara ini sebagai demokrasi berdimensi Topeng? Bertolak dari carut marut demokrasi yang tidak ada ruangya bagi rakyat rumput.! andai kata pendiri Negara ini masih hidup, mereka pasti mempertanyakan kembali wibawah Indonesia sebagai Negara demokrasi dan hukum.

Dalam sebuah jurnal Filsafat yang diterbit menerangkan bahwa demokrasi indonesia adalah demokrasi mbulet. Orang berbicara panjang untuk menutupi kebodohan.  Orang berbicara lama untuk menutupi ketidak percayaan diri. Orang berbicara berputar karena ia malas refleksi. Yang lebih sulit bukanlah berbicara banyak, tetapi berbicara sedikit, namun maksud tersampaikan. Orang harus belajar untuk berbicara lebih sedikit, lebih tepat, lebih bermakna, dan lebih mencerahkan. Dasar dari demokrasi adalah kata dan bahasa. Jika kata dan bahasa mbulet, maka demokrasi pun mbulet. Jika kata dan bahasa jauh dari makna, maka yang dihasilkan hanyalah argumentasi kosong yang amat mirip dengan sekedar suara. Tak heran nilai-nilai demokrasi kita hanya berkembang menjadi suara palu sidang, dan tak pernah menjadi nyata dan didengar oleh masyarakat umum. Tidak heran memang. Nilai budaya demokrasi apa yang harus diterapkan demi suatu hubungan Masyarakat.

Demokrasi tentuh adalah bebas dalam segalah Aspek kehidupan, demokrasi tidak lagi lazim dinamakan bebas, demikian para penganut demokrasi menamaih sebagai sektuh yang bebas. Para pencetus Paham Demokrasi salah satunya Adalah Presiden Amerika ke 16. Abraham Lincoln yang nyaris menanamkan sebuah gagasan demokrasi demi pembebasan kaum Kulit hitam di Afrika dan pula di Amerika, dimana zaman itu Ras kulit hitam dipertarukan demi sebuah pelayanan hidup bagi kaum kulit putih. Dari sejarah yang sedikit berdimensi rasis, kami kembali pada Indonesia yang menjunjung tinggih nilai demokrasi, Negara yang mempunyai integritas hokum yang jelas, prisip demokrasinya sedikit melenceng dari alur zaman demokrasi, kami tentuh mengetahui zaman apa yang kami tempuh, zaman yang diinkarnasikan oleh penctus demokrasi, sesuai apa yang terjadi dalam realita demokrasi.

Banyak  pembatasan ruang demokrasi diberbagai daerah yang menjadi penyakit dalam tubuh rakyat. Melihat kembali kasus Mahasiswa Papua di Yogjakarta yang ingin menyuarahkan hak-hak mereka sebagai manusia sejatih. Kenyataan itu tidak berjalan mulus sesuai dengan ruang dan hakekat demokrasi, malahan mereka dibatasi di dihadapan hokum yang berdiri tegak , setara hokum demokrasi di nilai mandul tidak membendung aspirasi rakyat intelek, inikah disebut ada ruang demokrasi? Ataukah ruang demokrasi hanya diberlakukan pada saat Pilkada, mendengar pasca bentrok  warga dimana-mana hanya demi mempertahankan hak-hak ulahyat bersamaan itu apakah para elit mendengarkan akan seruan itu? Berpura pura menjadi pejabat dicalonkan sebagai kandidat nomor satu di republic ini, kemudian mengemis untuk mendapatkan suarah terbanyak lalu setelah menjadi orang nomor satu mulai mengancam rakyat membatasi aspirasi  dengan dalil kebodohan, kepentingan mulai mengancam benaknya untuk harus mengambil tindakan nyata, mempercepat perekonomian sisah dari pada itu, masuk didalam kantong perutnya, supaya ada nutrisi.

Kini  dunia menjadi dewasa, tidak  lagi yang memandang demokrasi sebagai ruang gerak, terutama bagi Orang Papua demokrasi itu hanya  ilusi, mengapa demikian, karena ruang demokrasi di tanah Papua tidak menjamin. bakan ada pihak yang   menutupi kehendak masyarakat  untuk menyampaikan hakekat dan hak sebagai manusia yang  mempunyai martabat.

Mereka yang disebut tuan tikus berdasi, tuan penegak, kini  menutupi ruang demokrasi dengan alasan yang pudar menyelewengkan Aturan Masyarakat Adat. Fakta  demokrasi menerbitkan hakekat hidup yang bebas. Namun manusia Papua, yang dahulu memiliki integritas, martabat yang Luhur, kini mengambang hanyut dalam sebuah degradasi harapan.

Demokrasi mengajarkan kebebasan, menjujung tinggih nilai budaya demokrasi akan tetapi semuanya menjadi suram akibat kepentingan golongan yang mengatas namakan pribumi orang asli Papua. Demokrasi yang dahulunya sebagai motor gerak kaum ploretal ( Masyarakat Akar Rumput) namun kini demokrasi menjadi wajah berdimensi Militer akibat perdagangan kekuasaan.

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat di Papua bertahun-tahun, tetapi belum merupakan sasaran perhatian dan kepedulian apalagi penanganan serius secara nyata, adalah masalah ketidakadilan social dan ruang demokrasi bagi rakyat Papua sangat sempit. Matinya ruang demokrasi adalah akibat kepetingan para elite dan kaki tangan penjaga elit politik.

Hemat saya, Demokrsi perlu di lahirkan kembali dengan pemasaran masal hinggah menembus nadi penguasah. Sehinggah mereka bisa mengerti identitas demokrasi yang jelas dan memaknai budaya demokrasi yang sesungguhnya.

Tulisan ini Perna di naikan di salah satu Situs Lokal Papua http://www.sastrapapua.com/

Penulis: Aktivis Jaringan Jalanan Papua