Riandana

THE HISTORY CALL PAPUA  OBEY THE LAW HUMMAN BAING’S. Oleh:  A. ABDULLAH WANDIA. ist. Galang Gisi Buruk Kab.Asmat Papua PROBLEMA FILOSOFIS ( SUARA PERS ) Pembatasan Kekuasaan Negara. Sejarah temporer Nasional, dimana – mana selalu berkaitan dengan persoalan kekuasaan Negara begitu pula di Indonesia kekuasaan negara cendenrung dipandang sebagai suatu hal yang mistis dan Adiduniawi bersifat Transendental dari atas Irasional dan tidak terbatas. Hal ini muda dapat dilihat sejak terbentuknya Negara Modern Indonesia Pasca Nusantara hingga mencapai kekuasaan yang Refresif dan menjadi kekuasaan Negara yang HEGEMOK/HETEROGEN. Kekuasaan negara ini telah menjadi Supermasi tersendiri dan melampauih ( Menegaskan) kepentingan Kedaulatan Rakyat. Dalam hal ini, hak-hak Kewarga negaraan di Interpretasikan ( di pasang) secara sepihak oleh Negara, padahal sudah lama dikembangkan wacana Nilai kekuasaan Demokratis. Dimana segala bentuk kekuasaan di Inte...

SINOPSISKORBAN IDEOLOGI  INDONESIA MASA KINI Kami Orang asli Papua Menjadi Korban Idiologi bangsa Indonesia   Kata Seorang Mahasiswa Papua asal Merauke dalam ruang diskusi media. Dan pula tentu ini merupakan suatu objek penderitahan yang pada akhir-akhir berkembangan yang di input Oleh Media Sosial yang diakui dalam ranah bung  PERS Indonesia. foto Korban: Konflik Jayapura    Beranjak dari Gagasan yang pedas rasanya, serentak   merayakan kata yang makna begitu mendalam dalam ruang public media. Diskusi berlanjut. Muncul   Korban Ideologi Bangsa Indonesia masa Kini , menjadi penyakit di Tanah Papua. Tentu pembaca sudah tahu akan problema yang terjadi. Begitulah dengan mendirikan suatu demokrasi yang tidak berkeadilan.  sekian banyak korban tertelan karena Ideologi, dikenal maupun tak dikenal di dalam sejarah yang kelam nan sunyi, masih banyak orang yang menceritakan bahwa ada pahlawan yang tak dikenal dalam perjuang pembebas...

Rasisme dan Diskriminalisasi Rakyat di Papua (Represif militer terhadap massa aksi demo damai Aliansi Mahasiswa Papua, peringati 1 Desember di Jakarta, pada 2015)   Oleh, Yohanes Gobai Aparat Militer (RI) lompat pagar. Mereka (aparat) memegang kendali sistem Negara, menghancurkan nilai-nilai Demokrasi. Suara kemiskinan, suara kemerdekaan, suara pembebasan, semua dapat terisolirkan. @ Catatan hasil diskusi dan pembacaan situasi pada 31 Mei 2016, di Yogyaarta, terkait ruang kondisi demokrasi yang diberhanguskan oleh aparatur negara dan milisi-milisi reaksioner, di Indonesia, dan khususnya di Papua. Dalam beberapa hari kesini, situasi Indonesia khususnya di, tak hanya kota-kota rawan konflik, mengalami cacat Demokrasi. Demokrasi yang hakikatnya menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Hak untuk beraktifitas, berbicara, hidup, bahkan berkumpul, pun di bungkam oleh Negera melalui aparaturnya. Pergerakan pembungkaman ruang de...